Perubahan APBD 2025 Fokus pada Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat

PURUK CAHU - Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, mengatakan,  pihaknya akan mengawal Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA–PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 agar fokuskan pada program prioritas. Pihaknya akan memastikan anggaran yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, terutama di sektor infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, usai menghadiri Rapat Paripurna ke-5, Masa Sidang II, Tahun 2025 di gedung DPRD setempat. Menurut Rumiadi, penyusunan dokumen KUPA–PPAS Perubahan merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai Permendagri Nomor 15 Tahun 2024.

“Perubahan anggaran ini bagian dari mekanisme wajib pemerintah daerah, baik melalui pergeseran antardinas maupun di dalam satuan kerja, agar program pembangunan tetap berjalan optimal,” katanya kepada Kalteng24.com, Selasa (19/8/2025).

Rumiadi menambahkan, DPRD memberi perhatian khusus pada poin-poin yang berkaitan langsung dengan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Seluruh anggota DPRD berkomitmen mengawal tahapan pembahasan agar perubahan anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat sesuai daerah pemilihan masing-masing.

Salah satu kebutuhan riil yang menjadi prioritas, menurut Rumiadi, adalah penyediaan anggaran gaji dan tunjangan bagi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

“Itu kewajiban pemerintah daerah yang sudah diatur perundang-undangan, maka alokasinya harus tersedia dalam perubahan anggaran,” tegasnya.

Rumiadi berharap, pembahasan KUPA–PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2025 dapat dijadwalkan segera oleh Badan Musyawarah DPRD dengan prinsip akuntabilitas dan efektivitas. 

“Yang penting tepat waktu dan tepat sasaran. Seluruh anggaran yang disesuaikan harus benar-benar berdasarkan kebutuhan riil di lapangan,” katanya. (adv)

 

editor: pahit s narottama