Awasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah

PALANGKA RAYA – Wakil Ketua II Dewan Kota Palangka Raya Nenie A. Lambung mengatakan bahwa Pemko Palangka Raya perlu melakukan analisis menyeluruh atas potensi dan realisasi penerimaan daerah, agar kebijakan keuangan lebih terarah dan realistis. Untuk itu, perlu evaluasi target pendapatan daerah.

Menurut dia, hal itu penting berkaitan dengan proses pengawasan dan evaluasi terhadap target pendapatan daerah, karena perencanaan pendapatan daerah sering kali tidak diikuti dengan capaian yang sesuai di lapangan.

“Inilah yang menyebabkan terjadi deviasi antara target dengan realisasi, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap belanja daerah serta program pembangunan,” katanya kepada Kalteng24.com, Selasa (16/9/2025).

Dia menilai bahwa evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, dan tidak hanya berpedoman pada angka target, tetapi juga potensi yang ada bisa dimaksimalkan dan realisasinya benar-benar dapat tercapai. Salah satu langkah strategisnya adalah dengan memperkuat basis pendapatan asli daerah (PAD), baik dari sektor pajak maupun retribusi.

Upaya tersebut kata dia, harus disertai dengan peningkatan pelayanan public, sehingga masyarakat merasa diuntungkan dan termotivasi untuk patuh membayar kewajiban pajak. Pemko juga harus jeli membaca peluang, termasuk menggandeng investor untuk ambil bagian pada sektor produktif.

“Pemko perlu melakukan analisis terhadap potensi baru yang bisa digarap, antara lain; sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata, yang diyakini bisa mendongkrak penerimaan daerah jika dikelola dengan baik,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan ini juga menegaskan bahwa kebocoran penerimaan harus diantisipasi melalui pengawasan dan sistem administrasi yang transparan. Untuk itu, kebijakan digitalisasi layanan pajak daerah bisa menjadi solusi untuk meminimalisasi potensi kebocoran. (adv)

 

editor: pahit s. narottama