Pemerintah Harus Lebih Selektif dan Tegas

PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng Sengkon mengatakan bahwa pemerintah daerah, diminta lebih selektif dan tegas dalam memberikan izin kepada perusahaan pemohon serta harus sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

Anggota Komisi II bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) ini juga mengatakan, dalam hal pemberian izin pelepasan kawasan hutan atau IPKH, juga harus lebih selektif. Pemberian izin tersebut harus dipikirkan dengan sangat matang.

“Sebelum memberikan izin, pemerintah harus dapat menimbang terlebih dahulu, apakah perusahaan tersebut akan memberikan manfaat bagi daerah dan Masyarakat, atau malah sebaliknya, hanya menimbulkan dampak dan persoalan negatif, terutama terhadap hutan dan lahan,” katanya kepada Kalteng24.com, Jumat (1/8/2025).

Wakil rakyat asal daerah pemilihan I Kalteng, meliputi; Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas ini juga mengatakan, berkaitan dengan hal itu, bukan berarti dia anti investasi yang hendak masuk ke daerah ini, tetapi malah sebaliknya, ia sangat menyambut baik.

Yang perlu ditekankan kata dia, adalah mengenai pemberian izin yang harus benar-benar memerhatikan dampak serta keuntungan bagi daerah dan masyarakat sekitar.

“Saya menekankan agar pemda senantiasa tegas terhadap setiap perusahaan yang beroperasi di Kalteng. Utamanya perusahaan pertambangan dan perkebunan, yang bersentuhan langsung dengan hutan dan lahan. Jangan sampai operasional perusahaan itu mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan di daerah kita,” katanya.

Akibat aktivitas dan operasional perusahaan yang ditinggalkan, dapat berdampak pada berbagai bencana antara lain; tanah longsor dan banjir. Hal penting lagi, pemerintah juga harus tegas terhadap kewajiban perusahaan merealisasikan plasma dan corporate social responsibility (CSR) kepada masyarakat. (adv)

 

editor: pahit s. narottama