Pemda Diminta Perkuat Sistem Pemantauan Tipikor

PALANGKA RAYA – Ketua Komisi I DPRD Kalteng Muhajirin mendorong pemerintah daerah di Kalteng dapat memperkuat sistem pemantauan terhadap tindak pidana korupsi (tipikor) yang kerap terjadi di dalam pemerintahan dan dilakukan oleh sejumlah oknum tidak bertanggung jawab.

Menurut dia, tindak pidana korupsi akan sangat merugikan daerah dan dapat mengganggu jalannya pemerintahan, terutama pembangunan. Pemprov Kalteng bersama pihak lain harus dapat menjadi ujung tombak dalam upaya memberantas korupsi di daerah.

"Jangan sampai hal buruk yang pernah terjadi sebelumnya, manakala salah seorang kepala daerah tersangkut kasus korupsi. Itu harus menjadi pelajaran agar sistem pemantauan tindak pidana diperkuat, sehingga kejadian tersebut tidak terulang lagi," katanya kepada Kalteng24.com, Jumat (8/8/2025).

Selain itu kata dia, politikus Partai Demokrat ini sangat mendukung instruksi Gubernur Kalteng yang telah meminta serta memperingatkan seluruh jajaran kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di lingkup Pemprov Kalteng untuk tidak terlibat kasus korupsi yang dapat merugikan daerah maupun diri sendiri.

Dia juga mengingatkan jajaran kepala SOPD di lingkup pemprov maupun pemkab dan pemko untuk menaati aturan yang menyebutkan tidak terlibat dalam kasus korupsi, menjalankan tugas sebaik mungkin, dan jujur dalam menggunakan anggaran pemerintah untuk pembangunan.

"Kejujuran merupakan modal utama dalam menjalankan roda pemerintahan untuk kepentingan daerah dan masyarakat. Jadi, itu yang harus ditaati baik oleh jajaran kepala SOPD maupun kepala-kepala daerah di wilayah masing-masing," katanya.

Dia juga menyarankan sektor pendidikan menciptakan sistem pembelajaran yang kelak dapat menciptakan insan-insan berakhlak dan bertanggung jawab serta mampu mandiri, memiliki integritas diri dan menolak tindak pidana korupsi sejak dini. (adv)

 

editor: pahit s. narottama