Katingan Susun Peta Jalan Kependudukan: Strategi Wujudkan Pembangunan Berkeadilan dan Berkelanjutan

PALANGKA RAYA - Pemerintah Kabupaten Katingan bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mulai menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai panduan strategis dalam perencanaan pembangunan berbasis data penduduk, di Aula Bappedalitbang Kabupaten Katingan, Jumat (15/8/2025),

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris BKKBN, Friedma Denny, yang mewakili Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Dr. Sunarto, menegaskan pentingnya PJPK sebagai instrumen kunci dalam merancang kebijakan pembangunan yang terarah dan berbasis data kependudukan yang akurat.

“PJPK bukan sekadar dokumen administratif, tetapi panduan strategis lintas sektor yang akan menjadi dasar dalam perumusan program pembangunan berkelanjutan,” ujar Denny.

Kegiatan pendampingan penyusunan PJPK ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah dan perwakilan instansi terkait, termasuk Sekretaris Bappedalitbang Katingan Hotden Manto Manalu dan Kabid Sosbudpem Bappedalitbang Provinsi Kalteng Chandra F. Asmara.

Sementara itu, Hotden Manto Manalu menekankan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi Katingan saat ini adalah ketimpangan persebaran penduduk antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketidakseimbangan ini berdampak pada pemerataan pembangunan, akses layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Peta jalan kependudukan harus mampu menjawab tantangan ini secara komprehensif, agar pembangunan di Katingan benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

PJPK sendiri dirancang untuk mengelola lima aspek utama kependudukan, yakni: (1) Pengendalian kuantitas penduduk. (2) Peningkatan kualitas penduduk. (3) Pengarahan mobilitas penduduk. (4) Pembangunan keluarga. (5) Penguatan basis data kependudukan

Kelima indikator ini akan menjadi fondasi dalam menyusun strategi pembangunan yang inklusif, terukur, dan berkeadilan di Kabupaten Katingan.

Lebih dari sekadar penyusunan dokumen, kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi lintas instansi, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dengan kolaborasi yang kuat antara BKKBN, Bappedalitbang, dan perangkat daerah lainnya, Katingan diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang seimbang—tidak hanya di pusat pemerintahan, tetapi juga hingga pelosok desa.

“Pendekatan berbasis data ini akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar asumsi,” katanya. (adv)

editor: pahit s.narottama