Perkuat Tata Kelola Lingkungan Lewat Inventarisasi dan Validasi Perubahan Kawasan Hutan

KASONGAN - Dalam upaya memperkuat tata kelola lingkungan dan memastikan arah pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Katingan menggelar kegiatan Inventarisasi, Verifikasi, dan Validasi Perubahan Kawasan Hutan (P2KH) yang mencakup 13 kecamatan di wilayahnya.

Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Aula Dinas PUPR Kabupaten Katingan, Kamis (21/8/2025), ini dibuka oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, George Heplin E. Doddy, mewakili Bupati Katingan, Saiful.

“Langkah ini menjadi bagian penting dari komitmen Pemkab Katingan dalam menata ulang data dan informasi mengenai perubahan kawasan hutan agar lebih akurat, transparan, dan sesuai dengan regulasi nasional,” katanya kepada kalteng24.com, Selasa (21/8/2025).

“Kegiatan P2KH ini sangat krusial sebagai fondasi bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis data,” tegas George Heplin dalam sambutannya.

Ia menambahkan, kegiatan inventarisasi dan validasi tersebut tidak hanya menyangkut aspek tata ruang dan kelestarian lingkungan, tetapi juga berdampak langsung pada pembangunan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan.

Program P2KH di Katingan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan kondisi lapangan dengan kebijakan penataan ruang wilayah dan kehutanan nasional, terutama terkait perubahan fungsi kawasan hutan, penggunaan lahan, dan kegiatan masyarakat di sekitarnya.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Katingan menegaskan komitmennya untuk mengelola sumber daya alam secara berimbang antara kepentingan konservasi dan kebutuhan pembangunan. Sinergi antara pemerintah, instansi teknis, dan masyarakat diharapkan mampu menghasilkan basis data spasial yang valid, sehingga keputusan pembangunan dapat lebih berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

Kegiatan yang melibatkan berbagai perangkat daerah, akademisi, dan unsur masyarakat ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola kawasan hutan yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Katingan.

“Kami berharap kegiatan ini mampu menghasilkan data yang komprehensif dan dapat menjadi acuan dalam penyusunan program pembangunan yang berkelanjutan,” katanya. (adv)

editor: pahit s.narottama