Bupati Katingan Desak Pemerintah Pusat Hentikan Ketimpangan Kebijakan Kehutanan

JAKARTA – Bupati Katingan, Saiful, melontarkan kritik tajam kepada pemerintah pusat saat bertemu Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di Jakarta, Selasa (09/09/2025). Dalam audiensi itu, Saiful mendesak agar pemerintah segera memberi solusi konkret atas ketimpangan kebijakan kehutanan yang selama ini merugikan daerahnya.

Menurut Saiful, Kabupaten Katingan—yang lebih dari 80 persen wilayahnya berupa kawasan hutan—tidak menerima Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH-DR) sejak tahun 2018. Padahal, daerah ini menjadi salah satu penyangga utama ekosistem hutan tropis di Kalimantan Tengah.

“Kami menjaga hutan untuk Indonesia dan dunia, tapi daerah kami justru tidak mendapat bagian yang adil. Sejak 2018, tidak ada DBH-DR yang kami terima,” katanya kepada kalteng24.com, Rabu (10/09/2025).

Saiful juga menyoroti sempitnya ruang bagi pembangunan di Katingan. Dari total wilayah kabupaten, hanya 12,56 persen yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur dan fasilitas publik. Kondisi ini, menurutnya, membuat pembangunan berjalan lambat dan ketimpangan semakin melebar.

Selain itu, Bupati Saiful menyoroti mekanisme perdagangan karbon yang berlangsung di wilayahnya, namun belum memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal. “Katingan menjadi bagian dari proyek karbon berskala internasional, tapi warga kami tidak merasakan manfaatnya,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Saiful juga mengusulkan pembentukan Taman Hutan Raya (Tahura) sebagai langkah konkret pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya dukungan kebijakan dari pemerintah pusat untuk pengelolaan Hutan Lindung Sebangau, yang membutuhkan sinergi lintas sektor.

Audiensi ini, menurut Saiful, bukan sekadar formalitas, melainkan seruan agar pemerintah pusat memberikan keadilan fiskal dan kebijakan yang berpihak pada daerah penjaga hutan.

“Kami tidak menuntut berlebihan. Kami hanya ingin keadilan bagi daerah yang selama ini menjaga paru-paru dunia,” katanya. (adv)

editor: pahit s.narottama