Fraksi PKB Desak Pemkab Katingan Percepat Tindak Lanjut Temuan BPK

KASONGAN – Meski menyatakan setuju terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban (LPj) APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Katingan menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh mengabaikan sejumlah catatan krusial dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025, Rabu (13/8/2025), juru bicara Fraksi PKB, Alfriyano, menekankan bahwa persetujuan fraksi disertai tuntutan agar Pemkab segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK, termasuk yang masih tertunda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Penyelesaian temuan BPK harus menjadi prioritas. Kami meminta pemerintah daerah menyampaikan progres penanganannya kepada DPRD,” katanya kepada kalteng24.com, Rabu (13/8/2025).

Fraksi PKB juga mengingatkan bahwa pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-10 bukan berarti tata kelola keuangan daerah sudah sepenuhnya ideal. Mereka mendorong penyusunan target pendapatan berbasis data yang lebih akurat, regulasi hibah yang lebih jelas, serta transparansi dalam penghitungan belanja pegawai sesuai kebutuhan sebenarnya.

Selain itu, PKB menilai pentingnya penyesuaian program dan kegiatan SOPD agar lebih selaras dengan RPJMD dan fokus pada skala prioritas.

“Fraksi kami juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem digital untuk memperkuat transparansi dan efisiensi,” katanya. (adv)

editor: pahit s. narottama