Golkar Soroti Ketidakdisiplinan Anggaran Meski Setujui LPj APBD Katingan 2024

KASONGAN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Katingan memang menyetujui Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD 2024 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. Namun, persetujuan tersebut justru dibarengi dengan sorotan tajam terhadap kedisiplinan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran.

Juru Bicara Fraksi Golkar, Icing, menegaskan bahwa hasil pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan TAPD mengungkap beberapa catatan yang perlu segera dibenahi. Meski realisasi anggaran menunjukkan pendapatan sekitar Rp1,58 triliun dan belanja mencapai Rp1,59 triliun, adanya defisit sebesar Rp1,94 miliar tetap menjadi perhatian serius.

“Fraksi Golkar mengingatkan pemerintah bahwa besarnya pembiayaan bukan alasan untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian. Evaluasi wajib dilakukan untuk mencegah masalah serupa di tahun berikutnya,” katanya kepada kalteng24.com. Rabu (13/8/2025).

Menurutnya, defisit yang tertutup oleh penerimaan pembiayaan sebesar Rp56,62 miliar tidak boleh membuat pemerintah lengah.

Dengan disahkannya LPj ini, Golkar berharap pemerintah daerah tidak sekadar menjadikannya sebagai laporan formal, tetapi sebagai bahan koreksi nyata agar pengelolaan keuangan daerah lebih efektif dan tepat sasaran.

“LPj APBD 2024 juga akan menjadi acuan penting dalam penyusunan kebijakan anggaran tahun 2025,” katanya. (adv)

editor: pahit s. narottama