Penanganan Stunting Tanggung Jawab Semua

PURUK CAHU – Anggota DPRD Murung Raya Bebie mengatakan bahwa penanganan stunting merupakan tanggung jawab semua pihak. BUkan hanya pemerintah, tetapi yang lebih utama adalah masyarakat, khususnya keluarga. Apalagi stunting harus dituntaskan dari keluarga.

Stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan pada balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Penanganan stunting tidak hanya tugas bidang kesehatan, tetapi juga menjadi tugas seluruh stake holder termasuk swasta.

“Hal itu juga berawal dari sisi penyediaan pangan yang bergizi, kualitas sanitasi, lingkungan bersih dan beberapa hal lain yang menunjang atau mendukung intervensi pencegahan dan penurunan stunting,” katanya kepada Kalteng24.com.

Penyelesaian masalah stunting tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Karena itu, perlu dilakukan komitmen bersama dari seluruh pihak agar penanganan dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga kasus stunting tidak terjadi lagi.

Pemerintah menargetkan prevalensi stunting di Tanah Air mencapai 14 persen pada 2024. Itu berarti para pemangku kepentingan harus menurunkan angka prevalensi stunting sebesar 10,4 persen dalam waktu kurang dari dua tahun. Begitu pula, harus ada langkah yang terukur dalam merealisasikan target kesehatan anak di Murung Raya

“Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah mengajak masyarakat atau perusahaan swasta mengarahkan kegiatan CSR-nya untuk mengakselerasi penurunan angka stunting di daerah-daerah yang prevalensi stuntingnya tinggi,” katanya.

Upaya Pemerintah melibatkan kalangan swasta berperan aktif menurunkan, angka prevalensi stunting merupakan bentuk upaya menghidupkan semangat gotong-royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat yang harus diikuti dengan kesiapan mekanisme yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. (adv)

 

editor: pahit s. narottama