Dewan Soroti Kualitas Belanja dan Temuan BPK

PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng Endang Susilawatie mengatakan bahwa pihaknya memerhatikan soal kualitas belanja daerah dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkaitan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2024.

Juru bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalteng ini juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025, pihaknya memberikan perhatian khusus pada kualitas dan efektivitas pelaksanaan belanja daerah.

“Peningkatan PAD dibanding tahun sebelumnya dinilai sebagai langkah positif dalam memperkuat fiskal daerah. Apalagi dengan melihat angka yang disajikan, itu merupakan realisasi pendapatan yang signifikan,” katanya kepada Kalteng24.com, Selasa (24/62025).

Dia menyebut, realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp8,33 Triliun lebih. Rinciannya kata dia, meliputi; pendapatan asli daerah (PAD) Rp2,82 Triliun lebih, pendapatan transfer Rp5,33 Triliun lebih, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp184 Miliar lebih.

Namun kata dia, fokus utama Fraksi Gerindra terletak pada dampak belanja daerah terhadap masyarakat. Meski total belanja daerah terealisasi sebesar Rp9,13 Triliun lebih, meliputi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan transfer, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya melihat manfaatnya bagi masyarakat, bukan hanya volume serapan anggaran.

“Kami (Fraksi Gerindra, Red) mendorong agar realisasi anggaran di sektor-sektor tersebut menghasilkan dampak nyata bagi pelayanan publik, seperti akses pendidikan merata, pelayanan kesehatan berkualitas, dan peningkatan konektivitas infrastruktur antarwilayah,” katanya.

Dia juga mengungkapkan adanya ketimpangan distribusi belanja antarsektor berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan. Sektor pendidikan, kesehatan, pendidikan umum, dan perhubungan mendominasi belanja. (adv)

 

editor: pahit s. narottama