Realisasi Belanja Daerah Sejumlah OPD Masih Rendah

MUARA TEWEH - Bupati Barito Utara, Shalahuddin, mengatakan, percepatan pelaksanaan kegiatan menjadi keniscayaan agar serapan anggaran bisa lebih optimal menjelang akhir tahun. Sebab, serapan anggaran sejumlah OPD masih rendah.

Walau rata-rata realisasi anggaran belanja daerah tahun 2025 telah mencapai di atas 60 persen hingga triwulan berjalan, Shalahuddin mencatat ada sejumlah OPD (organisasi perangkat daerah) masih menunjukkan penyerapan anggaran di bawah 40 persen. 

“Kami mendorong seluruh perangkat daerah agar mempercepat pelaksanaan fisik dan administrasi kegiatan, sehingga belanja daerah bisa terserap optimal sesuai target RPJMD,” katanya kepada Kalteng24.com, Selasa (14/10/2025).

Shalahuddin mengatakan, berdasarkan laporan realisasi anggaran belanja daerah per perangkat daerah, Sekretariat Daerah tercatat sebagai pemilik pagu anggaran terbesar, yakni sebesar Rp142,04 miliar, dengan realisasi Rp98,52 miliar atau 69,36 persen. Sementara itu, Dinas Pendidikan memiliki pagu anggaran sebesar Rp622,35 miliar, namun realisasinya baru mencapai Rp 309,77 miliar atau 49,76 persen.

Sejumlah OPD yang telah mencatat realisasi belanja tinggi, diantaranya BKPSDM (62,11 persen); Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (61,92 persen); Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (61,27 persen); dan BPKAD (59,97 persen).

Namun, beberapa OPD lainnya masih mencatat realisasi anggaran rendah, diantaranya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (35,46 persen); Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (32,59 persen); Dinas Penanaman Modal dan PTSP (31,96 persen); Dinas Perhubungan (35,62 persen); dan RSUD Muara Teweh (32,91 persen).

Dari sisi kecamatan, menurut Shalahuddin, realisasi anggaran juga menunjukkan perbedaan. Tiga kecamatan dengan realisasi tertinggi adalah Lahei Barat (43,21 persen); Teweh Tengah (41,43 persen); dan Lahei (36,95 persen). Sedangkan tiga kecamatan dengan serapan terendah, yaitu Teweh Selatan (36,20 persen); Montallat (35,74 persen); dan Gunung Purei 32,24 persen

“Realisasi anggaran belanja merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja perangkat daerah, terutama dalam mendukung pembangunan di sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur” katanya. (adv)

 

editor: pahit s. narottama