Jika Pemda Tak Mampu, Lapor ke Pusat

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dapil Kalteng, Dr. Ir. Willy M. Yoseph, MM, meminta Pemerintah Daerah untuk melaporkan kepada Pemerintah Pusat jika tak mampu menangani kerusakan parah yang terjadi di ruas jalan Palangka Raya-Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas.

Willy mengaku sangat prihatin dengan ketidaknyamanan yang telah lama dirasakan masyarakat akibat kerusakan yang terjadi karena mobilitas kendaraan berat melebihi tonase di sepanjang jalan tersebut. Sebagai warga, Willy juga mengaku sering melewati ruas itu menuju kampung halaman di Kabupaten Murung Raya.

Dr. Ir. Willy Midel Yoseph, MM.

“Kami di DPR RI siap mengawalnya, jika ada laporan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, berkaitan dengan penanganan ruas jalan provinsi yang menjadi jalan utama ke Kabupaten Gunung Mas dan Murung Raya ini,” katanya kepada Kalteng24.com di sela perjalanan menuju Puruk Cahu.

Namun lanjut Willy yang juga salah seorang vokalis Komisi VII membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral ini, Pemerintah Daerah juga harus bertanggung jawab dengan menjaga agar ruas jalan tersebut tidak disalahgunakan untuk angkutan yang melebihi kemampuan kualifikasi jalan umum yang diizinkan.

Willy juga sangat berharap ada tindakan atau langkah konkret dari Pemerintah Daerah dalam upaya perbaikan dengan meminta dukungan Pemerintah Pusat. Dia bahkan meminta agar Pemerintah Daerah tidak hanya diam menunggu, karena semakin lama dibiarkan, masyarakat yang akan merasakan dampak buruknya.

“Jangan sampai tidak ada langkah sama sekali yang dilakukan Pemerintah Daerah, karena masyarakat yang merasakan dampaknya,” kata Willy seraya menambahkan bahwa keluhan itu yang didengarnya dari masyarakat akibat waktu tempuh yang menjadi lebih lama.

Tidak saja soal jalan yang rusak lanjut Willy, Pemerintah Daerah juga seharusnya melakukan pengaturan lalu lintas di sepanjang jalur itu. “Temui Pemerintah Pusat, sampaikan kondisinya, sehingga Pemerintah Pusat dapat memberikan penilaian, dan langkah yang harus ditempuh. Selama ada komunikasi yang baik, pasti ada dukungan yang akan diberikan oleh Pemerintah Pusat,” katanya.

 

editor: pahit s. narottama