Masyarakat Pedalaman Minta Pemerintah Fasilitasi Telekomunikasi

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi II DPRD Kalteng Fraksi GP4H (Gabungan PPP, PAN, Perindo, PKS dan Hanura) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Natalia, ST mengatakan, masyarakat Desa Tumbang Marak, Kecamatan Katingan Tengah meminta pemerintah memfasilitasi telekomunikasi.

Menurut wakil rakyat yang baru saja melaksanakan kunjungan kerja reses perseorangan ke dapil I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan dan Gunung Mas ini, permintaan masyarakat itu dinilai wajar dan layak diperhatikan karena kebutuhan telekomunikasi yang semakin meningkat.

Anggota Komisi II DPRD Kalteng Fraksi GP4H, Natalia, ST.

“Pada saat reses tempo hari, masyarakat meminta saya untuk menyampaikan hal itu kepada pemerintah. Menurut mereka, kebutuhan telekomunikasi menjadi penting untuk berkomunikasi dengan siapapun, termasuk keluarga dan mitra di luar desa,” katanya kepada Kalteng24.com.

Dikatakan, masyarakat di wilayah pedalaman memiliki pemahaman yang semakin baik dengan fasilitas telekomunikasi yang semakin maju dan canggih. Dia juga melihat bahwa kebutuhan telekomunikasi digital menjadi salah satu pendukung peningkatan kualitas belajar mengajar di wilayah pedalaman.

Natalia mencontohkan tidak sedikit anak-anak yang mencari bahan belajar dari dunia digital (internet). Namun saat ini, keterbatasan fasilitas telekomunikasi itu kata dia, masih menjadi kendala besar di pedalaman. Untuk itu, dia juga meminta semua pihak serius memerhatikan persoalan tersebut.

“Kebutuhan jaringan telekomunikasi, khususnya sambungan telepon dan internet sangat memengaruhi kelancaran para peserta didik dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah, dan mencari berbagai materi pelajaran yang dapat diakses secara online,” katanya.

Tidak hanya itu kata Natalia, jaringan internet kini menjadi kebutuhan dasar masyarakat Desa Tumbang Marak, khususnya untuk menjalin komunikasi dengan pihak luar. Pada tahun 2020 lalu, Pemerintah Desa Tumbang Marak pernah mengusulkan kepada pemerintah kabupaten, namun hingga kini belum dapat direalisasi. (adv)

 

editor: pahit s. narottama